Makassar – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mempertemukan beberapa stakeholder penggiat kebebasan sipil untuk demokrasi di ruang meeting Red Corner, Makassar (31/5/2024)
Pertemuan itu untuk mengidentifikasi ruang kebebasan sipil di Sulawesi selatan. Kegiatan ini mengusung tema; Pertemuan Jaringan Strategis Untuk Advokasi Ruang Sipil.
Diskusi dibuka dengan pertanyaan pemantik Direktur LBH, ‘masih adakah kebebasan sipil dan demokrasi di Sulsel?’. Atas pertanyaan itu, Dosen Fakultas Hukum Unhas, Fajlurrahman Jurdi yang juga aktivis pro-demokrasi merespons bahwa, pertanyaan ini meneropong jauh tema diskusi, sebab kebebasan sipil berhubungan dengan demokrasi, dan demokrasi berhubungan dengan banyak elemen dan entitas.
“Berdasarkan data indeksasi demokrasi dari berbagai lembaga indeks demokrasi, Indonesia berada dalam skema flawed democracy. Ini berarti, demokrasi Indonesia berada dalam tepi jurang otoriter, sebab dituding sebagai demokrasi yang gagal’ jelas Direktur Republik Institute ini.
Fajlur menegaskan, bahwa demokrasi gagal ditandai dengan berbagai problem yang sedang berkembang saat ini, terutama kekerasan struktural, baik yang dilakukan secara fisik maupun melalui ‘manipulasi’ hukum untuk kepentingan kelompok tertentu’. Menurutnya, kekuasaan makin tak terkendali, sebab itu, ancaman krisis terhadap ruang public juga makin mengkhawatirkan’.
Menurut Fajlur, ‘akibat investasi yang besar, kekuasaan harus memastikan semuanya aman. Sebab itu, mereka mulai dari hulu, yakni mengendalikan regulasi. Itulah sebabnya banyak RUU yang dibahas marathon dan menegasikan meaningful participation sebagaimana perintah putusan MK’.
Diskusi ini dihadiri oleh Organisasi masyarakat sipil, perwakilan organisasi Pers, kelompok minoritas dan beberapa akademisi. FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang bias dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil untuk agar ruang kebebasan mereka terus tetap terjaga.
